newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 8 September 2026 – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.730 kejadian bencana melanda berbagai wilayah Indonesia sejak 1 Januari hingga 7 September 2026. Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang berada pada kategori sedang hingga tinggi. Ribuan kejadian tersebut terdiri atas bencana hidrometeorologi dan geologi dengan dampak yang tersebar di berbagai daerah. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tercatat sebagai jenis bencana dengan frekuensi tertinggi sepanjang periode tersebut. Tingginya jumlah kejadian sekaligus menunjukkan pentingnya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan karena ancaman bencana dapat muncul dengan karakter berbeda di setiap wilayah.
Berdasarkan data BNPB, karhutla terjadi sebanyak 627 kali atau sekitar 36,24 persen dari keseluruhan kejadian bencana yang tercatat hingga 7 September. Banjir berada di posisi berikutnya dengan 543 kejadian, disusul cuaca ekstrem sebanyak 324 kejadian. Tanah longsor tercatat terjadi 105 kali, sedangkan kekeringan mencapai 101 kejadian dan gelombang pasang serta abrasi sebanyak 14 kejadian. Komposisi tersebut memperlihatkan bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman yang paling sering dihadapi masyarakat Indonesia sepanjang 2026. Memasuki musim kemarau, perhatian terhadap karhutla dan kekeringan semakin ditingkatkan karena kondisi panas dan kering dapat memperbesar risiko kebakaran maupun berkurangnya ketersediaan air bersih.
Sementara itu, pada kelompok bencana geologi, BNPB mencatat 13 kejadian gempa bumi dan tiga erupsi gunung api dalam statistik kejadian bencana nasional hingga periode tersebut. Posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan dengan aktivitas tektonik dan vulkanik tinggi membuat ancaman gempa serta erupsi tetap membutuhkan kesiapsiagaan meskipun jumlah kejadiannya lebih sedikit dibandingkan bencana hidrometeorologi. Dampak satu kejadian bencana geologi dapat sangat besar apabila berlangsung di wilayah berpenduduk padat atau memiliki infrastruktur yang rentan. Kondisi tersebut membuat mitigasi tidak dapat hanya didasarkan pada frekuensi kejadian, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Pemerintah pusat dan daerah karena itu dituntut mempertahankan kesiapan menghadapi berbagai jenis ancaman secara bersamaan.
Rangkaian 1.730 kejadian bencana tersebut telah menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat. Data BNPB menunjukkan sedikitnya 4,23 juta orang tercatat menderita dan mengungsi akibat berbagai kejadian bencana selama periode 1 Januari hingga 7 September 2026. Selain itu, sebanyak 2.109 orang mengalami luka-luka, 397 orang meninggal dunia dan 13 orang masih tercatat hilang. Besarnya jumlah masyarakat terdampak menunjukkan penanganan bencana tidak berhenti pada fase penyelamatan ketika kejadian berlangsung. Pemerintah juga harus menyiapkan pelayanan kesehatan, kebutuhan dasar, tempat pengungsian, dukungan psikososial serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi bagi masyarakat yang kehilangan rumah maupun sumber penghidupan.
Kerusakan tempat tinggal juga tercatat dalam jumlah besar dengan total 111.533 rumah terdampak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29.143 rumah mengalami rusak berat, 24.521 rumah rusak sedang dan 57.869 rumah mengalami rusak ringan. Kerusakan rumah dalam skala tersebut menjadi tantangan tersendiri karena pemulihan membutuhkan proses pendataan, verifikasi tingkat kerusakan, penyediaan hunian sementara hingga pembangunan kembali tempat tinggal masyarakat. Penanganannya juga membutuhkan koordinasi antara BNPB, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait agar bantuan dapat disalurkan berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah. Besarnya kerusakan fisik menjadi gambaran bahwa dampak ekonomi bencana dapat berlangsung jauh lebih lama dibandingkan periode tanggap darurat.
Bencana sepanjang tahun ini turut merusak berbagai fasilitas publik yang menjadi penopang aktivitas masyarakat. BNPB mencatat sebanyak 2.361 satuan pendidikan mengalami kerusakan, disertai 867 rumah ibadah dan 230 fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, sebanyak 751 kantor serta 92 jembatan dilaporkan mengalami kerusakan akibat berbagai kejadian bencana. Gangguan terhadap sekolah, fasilitas kesehatan dan jembatan dapat memperbesar dampak bencana karena pelayanan dasar serta mobilitas masyarakat ikut terhambat. Karena itu, rehabilitasi infrastruktur publik menjadi salah satu bagian penting dalam proses pemulihan agar kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemerintahan dan perekonomian dapat kembali berjalan secara bertahap.
Karhutla saat ini menjadi salah satu perhatian utama karena masih mendominasi laporan bencana di sejumlah wilayah. BNPB bersama pemerintah daerah terus melakukan pengendalian terutama di enam provinsi prioritas, yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pada awal September, kejadian karhutla juga dilaporkan antara lain di Klaten, Sragen, Banyumas dan Palopo dengan luas lahan terdampak yang berbeda-beda. BNPB mengingatkan pemadaman sedini mungkin menjadi langkah penting agar kebakaran tidak berkembang semakin luas ketika kondisi cuaca panas dan kering. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas lain yang berpotensi memunculkan titik api selama periode kemarau.
Besarnya kebutuhan penanganan bencana turut mendorong BNPB mengajukan tambahan Dana Siap Pakai sekitar Rp5,67 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung penanganan berbagai kejadian sepanjang 2026. Rustian menyampaikan proses pengajuan tambahan anggaran tersebut masih berlangsung. Selain Dana Siap Pakai, BNPB pada 2026 memiliki anggaran rutin sekitar Rp1,055 triliun dan dukungan anggaran percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi sekitar Rp26,88 miliar. Ketersediaan pendanaan menjadi penting karena penanggulangan bencana mencakup berbagai tahap mulai dari respons darurat hingga pemulihan wilayah terdampak. Banyaknya kejadian sepanjang tahun membuat kebutuhan sumber daya harus dikelola secara hati-hati agar dukungan tetap tersedia ketika bencana baru terjadi.
Catatan 1.730 kejadian hingga awal September menjadi pengingat bahwa penanggulangan bencana membutuhkan kesiapan yang dibangun sebelum keadaan darurat terjadi. Penguatan sistem peringatan dini, pemetaan kawasan rawan, kesiapan jalur evakuasi, pendidikan kebencanaan dan kemampuan pemerintah daerah merespons kejadian menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko korban. Koordinasi antara BNPB, BPBD, TNI, Polri, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, relawan serta masyarakat juga diperlukan agar penanganan dapat berlangsung cepat ketika bencana terjadi. Di tengah dominasi karhutla dan bencana hidrometeorologi serta tetap tingginya risiko geologi, pendekatan penanggulangan perlu disesuaikan dengan karakter ancaman masing-masing daerah. Dengan wilayah Indonesia yang seluruh provinsi dan kabupaten/kotanya memiliki tingkat kerawanan sedang hingga tinggi, mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi pekerjaan berkelanjutan yang tidak dapat hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi.
