newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 31 Agustus 2026 – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan melalui program betonisasi di delapan ruas yang menjadi prioritas pada 2026. Seluruh proyek tersebut ditargetkan dapat diselesaikan tahun ini, dengan pemerintah daerah berharap pengerjaan sudah rampung secara keseluruhan pada pertengahan Desember. Percepatan dilakukan untuk memastikan pembangunan jalan tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat secepat mungkin. Pemerintah daerah juga terus memantau perkembangan pekerjaan di lapangan karena kondisi setiap ruas memiliki tingkat pengerjaan dan tantangan yang berbeda. Program betonisasi tersebut menjadi salah satu fokus utama Pemkab Sidoarjo dalam memperbaiki kualitas infrastruktur transportasi dan meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Makhmud mengatakan hampir seluruh proyek betonisasi delapan ruas tersebut saat ini sudah berada dalam tahap pengerjaan. Pemerintah daerah berharap tidak ada lagi pekerjaan yang mengalami keterlambatan hingga melewati batas waktu pelaksanaan. Dengan kondisi pekerjaan yang terus berjalan, target penyelesaian pada tahun ini dinilai masih dapat dicapai apabila tidak muncul kendala berarti di lapangan. Pemkab Sidoarjo juga terus mendorong kontraktor untuk memanfaatkan waktu yang tersedia secara maksimal agar setiap tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Percepatan tersebut dilakukan tanpa mengabaikan kualitas konstruksi karena jalan yang dibangun diharapkan mampu digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
Target penyelesaian secara keseluruhan diarahkan pada pertengahan Desember 2026. Pemerintah daerah memperkirakan masih terdapat waktu yang cukup untuk mengejar pekerjaan apabila ditemukan keterlambatan pada sebagian ruas. Namun, setiap deviasi tetap menjadi perhatian karena keterlambatan pada satu tahapan dapat memengaruhi jadwal pekerjaan berikutnya. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap progres proyek dilakukan secara berkala agar persoalan di lapangan dapat segera diketahui dan ditangani. Pemkab Sidoarjo ingin memastikan seluruh proyek berjalan secara beriringan sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun.
Delapan ruas yang masuk dalam program betonisasi tersebut meliputi Jalan Tambakcemandi-Tambakoso, Jalan Kebonagung-Tambak Kemerakan, Jalan Blurukidul atau Lingkar Timur-Sidoklumpuk, serta Jalan Gedangan-Betro. Pengerjaan juga mencakup Jalan Kedungturi-Kedungturi pada ruas Wage-Kedungturi, Jalan depan SMPN 2 Tanggulangin pada ruas Ngaban-Kedungbanteng, Jalan Krian RPH-Kemangsen, serta Jalan dan Jembatan Frontage Road Waru-Buduran. Ruas-ruas tersebut memiliki fungsi penting bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di berbagai kawasan Sidoarjo. Perbaikan melalui betonisasi diharapkan dapat meningkatkan daya tahan jalan terutama pada jalur yang memiliki intensitas lalu lintas cukup tinggi. Pemerintah juga berharap pembangunan tersebut dapat mengurangi frekuensi kerusakan jalan yang selama ini mengganggu perjalanan masyarakat.
Salah satu proyek yang mendapatkan perhatian khusus adalah betonisasi Jalan Tambakcemandi di Kecamatan Sedati. Ruas jalan tersebut memiliki panjang sekitar 1,4 kilometer dengan lebar enam meter dan menjadi salah satu jalur yang membutuhkan peningkatan kualitas konstruksi. Dalam pemantauan sebelumnya, pekerjaan sempat mengalami deviasi sekitar empat persen dari target yang ditetapkan. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pelaksana menambah alat berat sehingga jumlah ekskavator yang digunakan di lokasi menjadi dua unit. Langkah percepatan tersebut dilakukan agar selisih progres dapat segera ditutup tanpa mengganggu target penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Dalam proyek tersebut, pekerjaan juga mencakup pemasangan U-ditch untuk mendukung sistem drainase di sekitar jalan. Ketersediaan material menjadi salah satu faktor penting karena pekerjaan saluran harus dilakukan secara berurutan dengan tahapan pembangunan jalan. Pemerintah daerah meminta pelaksana memastikan material yang dibutuhkan tersedia sehingga pekerjaan tidak berhenti hanya karena menunggu pasokan. Kondisi cuaca juga menjadi faktor yang harus diperhatikan karena proses pengerjaan konstruksi membutuhkan kondisi lapangan yang mendukung. Dengan pengelolaan material, tenaga kerja, dan alat berat yang lebih baik, pemerintah berharap pekerjaan dapat berjalan lebih cepat sekaligus tetap memenuhi standar kualitas.
Perhatian terhadap kualitas menjadi bagian penting dalam percepatan proyek karena pemerintah tidak ingin pembangunan hanya mengejar waktu penyelesaian. Betonisasi yang dikerjakan secara terburu-buru tanpa pengawasan yang baik berpotensi menimbulkan persoalan baru setelah jalan digunakan masyarakat. Karena itu, konsultan pengawas diminta melakukan pemantauan secara rutin dan memastikan setiap tahapan pembangunan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pemerintah daerah juga meminta perkembangan pekerjaan diperbarui secara berkala melalui sistem E-Kenda. Data tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mengetahui apakah progres di lapangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Pengawasan tidak hanya dibebankan kepada konsultan proyek, tetapi juga melibatkan pemerintah kecamatan dan desa di sekitar lokasi pembangunan. Camat serta pemerintah desa diminta ikut memperhatikan perkembangan pekerjaan dan segera melaporkan apabila terdapat masalah di lapangan. Keterlibatan pemerintah di tingkat lokal dianggap penting karena mereka memiliki akses langsung terhadap informasi dari masyarakat yang menggunakan jalan tersebut setiap hari. Masyarakat juga dapat ikut mengawasi sehingga persoalan seperti pekerjaan yang berhenti terlalu lama, gangguan akses, atau kondisi lingkungan sekitar dapat segera diketahui. Kolaborasi tersebut diharapkan membuat pelaksanaan proyek lebih terbuka sekaligus mendorong kontraktor memenuhi target dan menjaga kualitas pekerjaan.
Pada ruas Jalan Krian RPH-Kemangsen, pemerintah juga menemukan adanya deviasi pada tahap awal pengerjaan. Ruas tersebut memiliki panjang sekitar 450 meter dan lebar tujuh meter dengan waktu pelaksanaan yang ditetapkan selama empat bulan. Pemerintah daerah meminta kontraktor meningkatkan kinerja dan menambah dukungan alat berat untuk mengejar keterlambatan yang terjadi. Selain persoalan waktu, metode pengerjaan juga sempat dievaluasi karena penggunaan material precast pada tahap sebelumnya dinilai kurang sesuai sehingga harus dibongkar dan kembali dikerjakan menggunakan metode cor. Evaluasi tersebut dilakukan agar hasil akhir pembangunan memiliki kualitas yang lebih baik dan dapat digunakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan lalu lintas di kawasan tersebut.
Betonisasi jalan juga menjadi bagian dari strategi Pemkab Sidoarjo menghadapi kondisi jalan yang mengalami tekanan akibat tingginya volume kendaraan. Kendaraan dengan muatan besar disebut menjadi salah satu faktor yang mempercepat kerusakan jalan, selain faktor usia konstruksi dan kondisi cuaca. Pemerintah daerah karena itu tidak hanya mengandalkan perbaikan fisik, tetapi juga mulai memperhatikan persoalan kelas jalan dan pengendalian kendaraan bertonase berlebih. Penanganan tersebut diperlukan agar jalan yang telah diperbaiki tidak kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Dengan kombinasi pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap beban kendaraan, usia layanan jalan diharapkan dapat menjadi lebih panjang.
Selain betonisasi, Pemkab Sidoarjo juga melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah ruas jalan melalui satuan tugas yang bekerja di berbagai wilayah. Penanganan tersebut diperlukan karena jumlah ruas jalan yang membutuhkan perbaikan cukup banyak dan tidak semuanya dapat langsung masuk dalam proyek betonisasi. Pemerintah harus menentukan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, fungsi jalan, kepadatan lalu lintas, serta kebutuhan masyarakat. Jalan yang belum masuk program betonisasi tetap mendapatkan penanganan sesuai kondisi agar kerusakannya tidak semakin parah. Pendekatan bertahap tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kualitas jaringan jalan secara keseluruhan.
Pembangunan jalan yang dilakukan secara bersamaan juga membutuhkan pengaturan lalu lintas agar aktivitas konstruksi tidak menimbulkan gangguan yang terlalu besar bagi masyarakat. Pada ruas tertentu, jalan dapat ditutup sementara ketika seluruh bagian badan jalan mulai dikerjakan menggunakan alat berat. Pemerintah perlu menyiapkan pengalihan arus dan memastikan pengguna jalan memperoleh informasi mengenai perubahan akses tersebut. Pengaturan lalu lintas juga penting untuk menjaga keselamatan pekerja dan pengendara yang melintas di sekitar proyek. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat dapat menyesuaikan perjalanan selama proses pembangunan berlangsung dan memahami bahwa gangguan sementara dilakukan untuk mendukung perbaikan jangka panjang.
Pemkab Sidoarjo juga ingin memastikan penataan lingkungan dilakukan bersamaan dengan pembangunan jalan. Pada sejumlah lokasi, keberadaan tiang jaringan utilitas menjadi perhatian karena jumlah tiang yang terlalu banyak dapat mengganggu kerapian dan ruang jalan. Pemerintah daerah mendorong koordinasi dengan pemilik jaringan agar tiang yang tidak diperlukan dapat dipindahkan atau ditata kembali. Penataan tersebut diharapkan membuat hasil pembangunan tidak hanya kuat dari sisi konstruksi, tetapi juga lebih rapi dan nyaman bagi masyarakat. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berkaitan dengan permukaan jalan, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan di sekitarnya.
Percepatan betonisasi delapan ruas jalan tersebut diharapkan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat Sidoarjo. Jalan yang lebih baik dapat memperlancar perjalanan warga, distribusi barang, akses menuju kawasan usaha, serta pergerakan kendaraan yang menghubungkan berbagai wilayah. Infrastruktur yang kuat juga dapat mengurangi waktu perjalanan yang sebelumnya terhambat akibat kondisi jalan rusak. Bagi pelaku usaha, peningkatan kualitas jalan dapat membantu menekan risiko keterlambatan distribusi dan kerusakan kendaraan akibat kondisi jalan yang buruk. Karena itu, manfaat proyek tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan fisik, tetapi juga dari perubahan yang dirasakan masyarakat setelah jalan dapat digunakan secara normal.
Dengan target seluruh delapan proyek betonisasi rampung pada pertengahan Desember 2026, Pemkab Sidoarjo kini memusatkan perhatian pada percepatan sekaligus pengawasan kualitas pekerjaan. Pemerintah daerah menegaskan bahwa setiap keterlambatan harus segera ditangani dan setiap deviasi harus diketahui sejak awal agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Kontraktor, konsultan pengawas, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat didorong mengambil peran dalam memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Jika seluruh pihak mampu menjaga koordinasi dan memanfaatkan waktu yang tersedia, pembangunan diharapkan dapat selesai tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas konstruksi. Betonisasi delapan ruas tersebut diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat infrastruktur jalan Sidoarjo sekaligus memberikan akses transportasi yang lebih aman, nyaman, dan tahan lama bagi masyarakat.
