Jakarta, 18 November 2026 – Pengalaman politik Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki relevansi dalam mendukung penguatan koordinasi pemerintahan, terutama dalam membangun komunikasi antara lembaga eksekutif dan legislatif. Penilaian tersebut muncul seiring pembahasan mengenai pentingnya hubungan kelembagaan yang efektif untuk mempercepat pelaksanaan berbagai agenda pembangunan nasional. Dasco dikenal memiliki pengalaman dalam kegiatan parlemen, komunikasi politik, serta pembahasan sejumlah kebijakan strategis bersama pemerintah. Pengalaman tersebut dipandang dapat menjadi modal dalam menjembatani perbedaan pandangan dan memperlancar pembahasan kebijakan yang membutuhkan dukungan lintas lembaga. Meski demikian, efektivitas koordinasi pemerintahan tetap bergantung pada pembagian kewenangan yang jelas, mekanisme kerja yang transparan, dan kemampuan setiap institusi menjalankan tanggung jawabnya.
Direktur Eksekutif Institute for Policy, Energy, and Economics (Inspec), Fathul Nugroho, menyampaikan bahwa pengalaman Dasco selama dua periode menjabat Wakil Ketua DPR menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kapasitas komunikasi politiknya. Dasco menjabat sebagai Wakil Ketua DPR pada periode 2019–2024 dan kembali menduduki posisi tersebut untuk periode 2024–2029. Selain menjalankan tugas di parlemen, ia juga mengemban jabatan Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Menurut Fathul, pengalaman tersebut memberikan pemahaman mengenai dinamika legislasi, pembahasan anggaran, dan hubungan antara pemerintah dengan berbagai kekuatan politik. Ia berpandangan bahwa kemampuan membangun komunikasi lintas lembaga dapat membantu mengurangi hambatan koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan.
Penilaian serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, yang menyoroti kemampuan Dasco membangun dialog dengan partai politik di dalam maupun di luar koalisi pemerintahan. Lamhot menilai komunikasi dengan kelompok politik yang berbeda pandangan tetap diperlukan agar pemerintah memperoleh masukan dan kritik dalam menjalankan kebijakan. Menurutnya, stabilitas politik tidak cukup hanya mengandalkan dukungan mayoritas partai, tetapi juga membutuhkan mekanisme komunikasi yang terbuka. Dalam konteks tersebut, pengalaman Dasco sebagai pimpinan parlemen dipandang dapat membantu mempertemukan berbagai kepentingan melalui dialog kelembagaan. Meski demikian, hubungan antara pemerintah dan DPR tetap harus mempertahankan fungsi pengawasan serta keseimbangan kewenangan sesuai ketentuan konstitusi.
Pembahasan mengenai pengalaman Dasco juga berkaitan dengan kebutuhan pemerintah memperkuat pelaksanaan agenda ekonomi nasional. Fathul menilai koordinasi yang baik antara kementerian, DPR, dan pemerintah daerah diperlukan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah kebijakan strategis membutuhkan pembahasan anggaran, penyelarasan regulasi, dan pengawasan agar pelaksanaannya tidak terhambat oleh persoalan administratif maupun perbedaan kepentingan. Dalam situasi tersebut, komunikasi politik dinilai dapat membantu mempercepat penyelesaian persoalan tanpa mengabaikan prosedur yang berlaku. Namun, keberhasilan kebijakan tetap perlu diukur melalui hasil nyata, termasuk peningkatan pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Pengalaman Dasco turut menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai figur yang dapat mendukung koordinasi pemerintahan pada masa mendatang. Sejumlah pihak menilai rekam jejak politik dan pemahaman terhadap mekanisme parlemen merupakan faktor yang relevan untuk dipertimbangkan dalam kepemimpinan nasional. Di sisi lain, pengalaman legislatif tidak secara otomatis menjamin keberhasilan menjalankan tanggung jawab eksekutif, sehingga kapasitas manajerial, integritas, dan akuntabilitas tetap menjadi ukuran penting. Setiap keputusan mengenai pengisian jabatan kenegaraan juga harus mengikuti mekanisme konstitusional dan kewenangan lembaga yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pembahasan mengenai pengalaman Dasco ditempatkan sebagai bagian dari diskusi publik tentang pentingnya koordinasi antarlembaga, efektivitas pemerintahan, serta kesinambungan pelaksanaan program pembangunan nasional.





