Jakarta, 16 November 2026 – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI disebut akan menggelar sidang paripurna untuk pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 9 Desember 2026. Agenda tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan ketentuan konstitusi, pemilihan wakil presiden oleh MPR dapat dilakukan apabila terjadi kekosongan jabatan dalam masa pemerintahan yang sedang berjalan. Proses tersebut harus mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar memiliki dasar hukum yang sah. Namun, kepastian mengenai jadwal sidang, alasan penyelenggaraan, dan status resmi agenda tersebut masih memerlukan konfirmasi dari lembaga terkait.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keputusan tersebut setelah rapat gabungan pimpinan MPR bersama perwakilan fraksi dan kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Semula, sidang paripurna dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026, tetapi kemudian diundur selama satu pekan. Perubahan jadwal dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta tambahan waktu untuk mempersiapkan dua nama calon wakil presiden. Padatnya agenda kenegaraan Presiden serta kebutuhan melakukan komunikasi dengan partai politik koalisi menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian tersebut. MPR akhirnya menyepakati 9 Desember sebagai tanggal pelaksanaan pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden yang baru.
Muzani menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme konstitusional. Dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan, penyampaian dua nama calon beserta dokumen persyaratannya harus dilakukan paling lambat 25 November 2026. Tenggat tersebut mengikuti ketentuan yang mengharuskan pengajuan calon dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Presiden juga membutuhkan waktu untuk berkonsultasi dengan partai pengusung, partai koalisi, dan sejumlah tokoh sebelum menentukan kandidat. Proses tersebut menjadi tahapan penting karena pemilihan wakil presiden melalui MPR merupakan mekanisme ketatanegaraan yang belum pernah dilaksanakan sejak era reformasi.
Dalam rangka mempersiapkan sidang, MPR membentuk tim ad hoc yang diketuai Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto dengan dukungan dua wakil ketua dan 36 anggota dari unsur fraksi serta kelompok DPD. Tim tersebut bertugas mempersiapkan mekanisme persidangan hingga proses pelantikan wakil presiden terpilih. Selain itu, MPR membentuk tim verifikasi yang dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, dengan Habiburokhman sebagai ketua dan Ahmad Basarah sebagai sekretaris. Tim verifikasi memiliki tanggung jawab memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan calon sebelum memasuki tahap pemilihan. Persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses berlangsung tertib dan sesuai ketentuan hukum.
Penetapan jadwal 9 Desember 2026 menjadi langkah penting dalam proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada 12 November 2026. Berdasarkan mekanisme konstitusi, MPR akan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024–2029. Muzani menegaskan bahwa pelantikan wakil presiden terpilih akan dilaksanakan dengan mengacu pada kewenangan MPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh tahapan diharapkan dapat diselesaikan sesuai jadwal agar posisi wakil presiden kembali terisi dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan struktur kepemimpinan yang lengkap. Perhatian selanjutnya tertuju pada dua nama calon yang akan disampaikan Presiden Prabowo serta kesiapan MPR menyelenggarakan proses pemilihan dan pelantikan pada Desember mendatang.





