Pontianak, 15 November 2026 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kalimantan Barat menyatakan dukungan kepada Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut disampaikan Ketua DPD Gerindra Kalbar Yuliansyah pada Minggu, 15 November 2026. Menurutnya, Dasco memiliki pengalaman politik, kematangan kepemimpinan, serta kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Yuliansyah menilai Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang tidak hanya memahami dinamika politik, tetapi juga mampu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Pernyataan tersebut menambah dukungan dari sejumlah pengurus daerah Gerindra terhadap pencalonan Dasco dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.
Yuliansyah menjelaskan bahwa pengalaman Dasco sebagai Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI menjadi salah satu pertimbangan utama dukungannya. Menurutnya, kedua jabatan tersebut memberikan pengalaman dalam menghadapi berbagai persoalan politik dan pemerintahan. Dasco dinilai terbiasa berkomunikasi dengan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Kemampuan tersebut dianggap penting dalam mendukung koordinasi antara pemerintah, parlemen, dan unsur politik lainnya. Yuliansyah juga menyoroti pengalaman organisasi Dasco yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia berpandangan bahwa rekam jejak tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan figur yang akan mendampingi Presiden Prabowo.
Selain pengalaman politik, Yuliansyah menekankan pentingnya kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan secara matang. Ia menilai jabatan tinggi dalam pemerintahan membutuhkan ketegasan sekaligus kebijaksanaan ketika menghadapi perbedaan pandangan. Menurutnya, kemampuan menjembatani berbagai kepentingan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses penentuan calon wakil presiden. Yuliansyah menganggap Dasco memiliki pengalaman yang relevan dengan kebutuhan tersebut. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pengalaman menduduki jabatan politik bukan satu-satunya ukuran dalam menilai kepemimpinan. Komitmen terhadap kepentingan masyarakat dan kemampuan menjaga stabilitas nasional dinilainya sama penting dalam menjalankan tanggung jawab kenegaraan.
Dalam keterangannya, Yuliansyah menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mengutamakan kepentingan rakyat di tengah berbagai tantangan nasional. Ia menilai seorang pejabat publik tidak cukup hanya memahami hubungan kekuasaan, tetapi juga harus mampu memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kebijakan pemerintahan perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan penguatan persatuan bangsa. Pandangan tersebut menjadi dasar dukungan Gerindra Kalbar terhadap Dasco sebagai calon wakil presiden. Yuliansyah berharap proses penentuan kepemimpinan nasional mempertimbangkan kemampuan seseorang dalam menghadapi persoalan masyarakat. Ia juga menginginkan pemerintahan yang mampu menjaga kesinambungan program pembangunan dan stabilitas politik.
Dukungan Gerindra Kalimantan Barat tidak berdiri sendiri karena sejumlah pengurus partai di daerah lain turut menyampaikan aspirasi serupa. Pengurus Gerindra dari Sumatera Barat, Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, dan beberapa wilayah lainnya telah menyatakan dukungan terhadap Dasco. Masing-masing pengurus mengemukakan pertimbangan mengenai pengalaman organisasi, kemampuan komunikasi politik, serta hubungan Dasco dengan Presiden Prabowo. Munculnya dukungan dari berbagai daerah menunjukkan berkembangnya pembahasan internal mengenai figur yang akan diusulkan sebagai calon wakil presiden. Meski demikian, pernyataan pengurus daerah belum merupakan keputusan resmi pencalonan. Proses penentuan kandidat tetap harus mengikuti mekanisme politik dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Pembahasan mengenai calon wakil presiden berlangsung setelah munculnya proses pengisian jabatan yang sebelumnya ditempati Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan waktu kepada partai-partai politik pendukung pemerintah untuk membahas nama yang dinilai memenuhi persyaratan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila terjadi kekosongan jabatan. MPR kemudian memilih salah satu calon melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa rapat paripurna untuk pengisian jabatan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026. Dengan demikian, berbagai dukungan politik yang muncul masih menjadi bagian dari proses sebelum keputusan resmi ditetapkan.
Yuliansyah berharap dukungan Gerindra Kalimantan Barat terhadap Sufmi Dasco Ahmad dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan calon wakil presiden. Ia menekankan pentingnya menghadirkan kepemimpinan yang mampu memperkuat persatuan serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pengalaman politik perlu diimbangi dengan komitmen terhadap kepentingan rakyat dan masa depan bangsa. Sementara itu, keputusan mengenai nama yang akan diajukan tetap berada dalam kewenangan Presiden Prabowo sesuai mekanisme konstitusional. Dinamika dukungan dari berbagai daerah diperkirakan terus menjadi perhatian menjelang tahapan pemilihan di MPR. Proses tersebut diharapkan berlangsung secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum agar kesinambungan pemerintahan nasional tetap terjaga.





