Jakarta, 13 November 2026 – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani memberikan tanggapan singkat setelah namanya mencuat sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Politikus senior Partai Gerindra tersebut memilih tidak memberikan komentar mengenai peluang dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Muzani menegaskan bahwa perhatian utamanya saat ini adalah memastikan proses pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai mekanisme konstitusi. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Kemunculan namanya dalam bursa calon wakil presiden menjadi bagian dari dinamika politik setelah Gibran menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.
Muzani meminta masyarakat dan awak media tidak terburu-buru membahas nama kandidat sebelum tahapan resmi pemilihan dimulai. Ia menyampaikan bahwa pembicaraan sebaiknya terlebih dahulu difokuskan pada agenda rapat gabungan serta pelaksanaan sidang paripurna MPR. Ketika ditanya mengenai kemungkinan dirinya menjadi salah satu calon yang diajukan Presiden Prabowo, Muzani tidak memberikan jawaban yang mengarah pada kesediaan ataupun penolakan. Ia juga belum bersedia menjelaskan secara terperinci persyaratan yang harus dipenuhi calon wakil presiden. Menurutnya, berbagai persoalan teknis tersebut akan dibicarakan melalui mekanisme kelembagaan. Sikap itu menunjukkan bahwa Muzani memilih menjalankan tanggung jawabnya sebagai Ketua MPR di tengah berlangsungnya proses politik nasional.
Nama Ahmad Muzani mencuat bersama sejumlah tokoh lain yang disebut berpeluang mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Beberapa figur yang ikut menjadi pembicaraan antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Selain itu, sejumlah nama dari lingkungan partai koalisi pemerintah juga disebut dalam berbagai pembahasan politik. Namun, kemunculan nama-nama tersebut belum berarti bahwa mereka telah ditetapkan sebagai calon resmi. Keputusan mengenai dua kandidat yang akan diajukan berada dalam kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pembicaraan mengenai peluang masing-masing tokoh masih bersifat spekulatif sampai presiden menyampaikan usulan kepada MPR.
Proses pengisian jabatan wakil presiden menjadi perhatian setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Pengunduran diri tersebut juga telah diterima Presiden Prabowo Subianto, sehingga tahapan konstitusional untuk menentukan pengganti mulai dipersiapkan. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Ketentuan tersebut menjadi dasar pelaksanaan proses pergantian jabatan di tengah masa pemerintahan. MPR memiliki tanggung jawab memastikan seluruh tahapan berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan. Muzani sebagai pimpinan lembaga tersebut berada dalam posisi penting untuk mengoordinasikan persiapan pemilihan.
Pada Jumat siang, pimpinan MPR menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda penting, termasuk penentuan jadwal sidang paripurna dan mekanisme pengajuan calon wakil presiden. Rapat juga menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo agar segera menyampaikan dua nama kandidat untuk menjalani proses verifikasi. Selain itu, MPR mempersiapkan tim yang bertugas memeriksa kelengkapan administrasi serta persyaratan calon. Pembentukan perangkat pendukung tersebut diperlukan agar pelaksanaan pemilihan dapat berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil rapat menjadi landasan bagi MPR untuk melanjutkan proses pengisian jabatan wakil presiden secara resmi.
Muzani menjelaskan bahwa MPR menargetkan penerimaan dua nama calon wakil presiden dari Presiden Prabowo paling lambat Rabu (18/11/2026). Setelah nama-nama tersebut diterima, tim verifikasi akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan persyaratan masing-masing kandidat. MPR juga telah menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden terpilih pada Rabu, 2 Desember 2026. Jadwal tersebut disusun untuk memberikan kepastian mengenai tahapan pengisian jabatan yang kosong. Meski demikian, hingga Jumat sore belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama yang akan diajukan presiden. Muzani meminta semua pihak bersabar menunggu proses yang sedang berjalan sebelum menarik kesimpulan mengenai kandidat pengganti Gibran.
Di tengah persiapan tersebut, Presiden Prabowo juga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat sore. Pertemuan itu menjadi perhatian karena berlangsung bersamaan dengan pembahasan pengisian jabatan wakil presiden di MPR. Meski demikian, belum terdapat kepastian bahwa pertemuan tersebut secara khusus membahas atau menetapkan dua calon pengganti Gibran. Muzani sendiri tetap menolak berspekulasi mengenai kemungkinan namanya masuk dalam daftar kandidat yang akan diajukan presiden. Ia menegaskan pentingnya memberikan ruang bagi mekanisme konstitusi untuk berjalan sebagaimana mestinya. Dengan jadwal pemilihan yang mulai ditetapkan, perhatian publik kini tertuju pada keputusan Presiden Prabowo mengenai dua nama calon wakil presiden yang akan diproses melalui sidang MPR.





